Pelanggaran Lalu Lintas dan Proses Penyelesaiannya

PELANGGARAN LALU LINTAS

DAN PROSES PENYELESAIANNYA

1.            Pengantar.

            Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya  semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor juga bertambahnya jumlah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan, oleh karena itu sudah barang tentu akan berdampak kepada pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

            Salah  satu  penanggulangan  terhadap  gangguan  di  atas  adalah dengan penegakan hukum, baik berupa tindakan edukatif, preventif maupun   refresif  yang keseluruhannya   bertujuan   untuk   mendidik masyarakat untuk mentaati peraturan dan sopan santun lalu lintas. Blanko tilang
sebagai catatan penyidik merupakan suatu alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam penjelasan KUHAP (Pasal 211).

Efektifitas penegakan hukum dengan menggunakan alat tilang diharapkan mampu menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan oleh para petugas di lapangan.

2.            Standar Kompetensi.

Mampu memahami dan menjelaskan tentang penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

3.            Indikator Hasil Belajar.

a.         Mampu menjelaskan pelanggaran lalu lintas;

b.         Mampu menjelaskan pengertian penindakan pelanggaran lalu lintas;

c.         Mampu menjelaskan dasar hukum;

d.         Mampu menjelaskan blangko tilang peruntukannya;

e.         Mampu menjelaskan klasifikasi  penindakan pelanggaran;

f.          Mampu menjelaskan kekhususan tilang;

g.         Mampu menjelaskan pelanggaran tertentu;

h.         Mampu menjelaskan alternatif tilang dan penyelesaiannya;

i.          Mampu menjelaskan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyelesaiannya.

I.        DASAR-DASAR HUKUM, PENGERTIAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN  PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

1.         Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penindakan Pelanggaran Lalu-lintas.

      a.         Pelanggaran.

adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku.

      b.         Penindakan.

adalah proses, perbuatan, cara menindak (mengambil tindakan).

c.         Penindak.

adalah petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

d          Tilang (bukti pelanggaran lalu lintas) adalah pelanggaran yang hanya ditujukan kepada 27 jenis pelanggaran lalu lintas tertentu.

Adapun kriteria jenis pelanggaaran lalu lintas tertentu yaitu :

1)            Pelanggaran secara kasat mata / mudah diketahui.

2)            Tidak diperlukan alat untuk membuktikan.

3)            Tidak diperlukan keterangan ahli.

e.         Blangko Tilang.

adalah lembaran tilang yang diberikan penindak kepada pelanggar sebagai bukti telah melakukan suatu pelanggaran atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

f.          Pelanggar.

adalah orang yang sedang atau telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

      g.         Penindakan pelanggaran lalu lintas.

adalah tindakan hukum yang ditunjukkan kepada pelanggar peraturan undang-undang lalu lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis.

      h.         Tindakan edukatif/Tindakan refresif non yustisiil.

adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran / peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah.

 i.         Tindakan yuridis/ tindakan refresif yustisil.        

adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (Acara  Pemeriksaan Cepat / tilang), tindakan ini ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas.

2.         Dasar Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

a.            Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

b.            Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002,  tentang Polri;

c.            Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang UULAJ;

d.            Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

e.            Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu, Tanggal 19 Juni 1993.

f.             Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara  Penyelesaian  Pelanggaran  Lalu lintas Jalan Tertentu Tanggal 7 Juli 1993.

3.         Peraturan Perundangan-undangan  yang  Mengatur  tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

a.         Undang-undang Nomor 2  tahun 2002, tentang Kepolisian.

1)         Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Kamdagri yang meliputi terpeliharanya Kamtibmas, Tertib dan Tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

2)         Pasal 5 ayat 1

Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, Gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan yanmas dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3)         Pasal 13

Tugas Pokok Polri adalah :

a)            Memelihara kamtibmas.

b)            Menegakkan hukum.

c)            Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. 

4)            Pasal 14 (1), Huruf b.

Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin kamtibcar lantas di jalan.

5)        Pasal 14 (1), huruf l.

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda dan masyarakat.

6)         Pasal 15 (1) huruf f.

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum.          

7)         Pasal 15 ayat (2), huruf b.

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

8)         Pasal 15 ayat (2), huruf c.

Memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.

9)         Pasal 16.

Melakukan upaya paksa dalam rangka proses tindak pidana.

10)         Pasal 18.

Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

b.         Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan

1)         Pasal 264.

Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dilakukan oleh:

a)            Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)            Penyidik Pegawai  Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2)            Pasal 265.

Pemeriksaan kendaraan  bermotor dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan :

a)            Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda  Coba Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

b)            Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji.

c)            Fisik kendaraan bermotor.

d)            Daya angkut dan atau cara pengangkutan barang.

e)            Izin trayek atau izin operasi.

Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan secara berkala atau insidentilsesuai dengan kebutuhan.

            Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas Polri berwenang untuk :

a)            Menghentikan kendaraan bermotor

b)            Meminta keterangan kepada pengemudi.

c)            Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

c.         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

1)            Pasal 5 tentang kewenangan penyelidik .

2)            Pasal 7 tentang kewenangan penyidik (baik Polri maupun PPNS).

3)            Pasal 211 sampai dengan 216 tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 

d.         Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

e.         Klasifikasi penindakan pelanggaran. 

1)         Tindakan secara Yuridis  terdiri dari:

a)           Tindakan    dengan    menggunakan    Tilang,    diatur    dengan kesepakatan    bersama Mahkamah    Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, tanggal 18 Nopember 1992 yang menyangkut terhadap 27 pasal pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

b)            Tindakan   dengan   menggunakan   Berita   Acara   Pemeriksaan Singkat, dikenakan  terhadap jenis  Pelanggaran   Lalu   Lintas tertentu diluar pasal-pasal Tilang,  proses pengajuan  melalui Kejaksaan selaku Penuntut Umum sesuai pasal 203 KUHAP.

c)            Tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dengan Peraturan  Daerah,   Proses  Pengajuan  dengan  menggunakan Tripiring sesuai pasal 205 KUHAP.

2)         Tindakan   secara   edukatif yaitu   tindakan   berupa   teguran   atau peringatan.

II.         PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU  DAN METODE ALTERNATIF TILANG

1.         Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tertentu dan Angka Pinalti

a.         Pengertian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku dan dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.

Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu sesuai  penjelasan bunyi Pasal 211 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ialah :

1)            Menggunakan   jalan   dengan   cara   yang   dapat   merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin
menimbulkan kerusakan pada jalan.

2)            Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan SIM,   STNK, STUK  atau  bukti  lain  yang  diwajibkan  menurutketentuan  peraturan  perundang-undangan      atau      dapat memperlihatkan tetapi kedaluwarsa.

3)            Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.

4)            Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas    jalan    tentang    penomoran,    penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan kendaraan lain.

5)            Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi dengan plat nomor yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan

6)            Pelanggaran   terhadap   perintah   yang diberikan   oleh   petugas pengatur lalu lintas jalan atau APIL, rambu-rambu atau tanda-tanda yang ada dipermukaan jalan.

7)            Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan
yang diizinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang dan atau memuat / membongkar barang.

8)            Pelanggaran    terhadap    ijin    trayek,    jenis    kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang di tentukan.

b.         Angka Pinalti.

Angka pinalti adalah angka yang diberikan kepada pelanggaran oleh penindak satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau pelanggaran yang dilakukan secara berulang.

Manakala seorang pelanggar telah diberikan angka pinalti mencapai jumlah yang maksimal yang ditetapkan maka pelanggar tersebut dianggap kurang cakap mengemudi kendaraan dan harus mengikuti uji ulang baik teori maupun praktek mengemudi dan sementara SIM yang bersangkutan harus dibatalkan.

Angka pinalti maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) untuk setiap pelanggaran berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan sebagai berikut :

1)         Sepeda motor dan Sejenisnya = 3  (tiga) max 12X pelanggaran

2)         Mobil penumpang umum   = 9 (sembilan) max 4X pelanggaran

3)         Mobil penumpang pribadi  = 6 (enam) max 6X pelanggaran

4)         Truk, trailer dan bus           =    12 (dua belas) max 3X pelanggaran.

Pemberian angka pinalti hanya kepada pelanggar lalu lintas jalan tertentu yang melakukan :

1)         Pelanggaran Berulang.

Pelanggaran sejenis dilakukan oleh seorang secara berulang satu kali dengan selang waktu dari pelanggaran yang pertama pelanggaran berikutnya.

2)         Pelanggaran berganda.

Pelanggaran yang jumlahnya lebih dari satu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelanggar dalam satu kali kejadian pelanggaran.

                  3)         Pelanggaran berat.

Pelanggaran yang dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan berpeluang terjadinya fatalitas bagi korban atas kejadian itu.

2.         Metode Alternatif Tilang.

a.            Alternatif I (Membayar / menitipkan denda tilang ke bank).

1)            Pelanggar mengertiditilang, dan menerima sangkaan petugas, bersedia mewakilkan dan selanjutnya menanda tangani blangko tilang.

2)            Pelanggar menerima lembar biru dan SIM / STNK sebagai jaminan.

3)            Setelah menyetor ke bank dapat mengambil jaminan di tempat
kejadian perkara atau di kantor lalu lintas.

4)            Bila hari libur / kantor tutup, dapat menyetorkan uang titipan kepada
petugas lalu lintas yang telah ditunjuk di kantor lalu lintas.

5)            Pelanggar dapat melanjutkan perjalanannya.

b.         Alternatif II (Mengikuti sidang di pengadilan).

Bila pelanggar menolak sangkaan petugas, maka :

1)            Pelanggar diberikan lembar merah dan tidak ditandatangani.

2)            Pelanggar menyerahkan SIM, STNK atau Kendaraan sebagai barang bukti (BB).

3)            Pelanggar harus mengikuti sidang di pengadilan.

4)            Pelanggar mempunyai keleluasaan / menolak sangkaan.

3.         Bentuk Tilang

a.            Warna  merah  untuk  pelanggar,  apabila  pelanggar mengikuti sidang pengadilan.

b.            Warna biru  untuk pelanggar, apabila pelanggar menitipkan / membayar denda ke Bank.

c.            Warna kuning untuk arsip Polri.

d.            Warna putih untuk arsip Kejaksaan.

e.            Warna hijau untuk arsip Pengadilan.

4.        Fungsi Tilang

a.            Sebagai surat pengantar untuk mengikuti sidang di Pengadilan.

b.            Tanda bukti pembayaran ke Bank.

c.            Sebagai pengganti surat-surat / barang yang disita (SIM, STNK dan Kendaraan Bermotor) sampai dengan proses hukum selesai.

III.      LANGKAH-LANGKAH, TEKNIK PENINDAKAN DAN JENIS-JENIS PELANGGARAN LALU-LINTAS

1.         Langkah-langkah Penindakan Pelanggaran Lalu-lintas

a.         Langkah persiapan.

Persiapan perlengkapan administrasi untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang meliputi :

1)         Blangko Tilang / Tipiring (Blangko BAP singkat dan L - 101).

2)         Surat Perintah Tugas,

3)            Papan petunjuk adanya pemerikasaan.

4)            Label barang bukti.

b.          Cara bertindak.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi :

1)         Penindakan  bergerak / hunting.

Cara bertindak sambil melaksanakan patroli (bersifat Insidentil) sifat penindakan opensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (pasal 111 KUHAP) petugas hanya dilengkapi Surat Perintah Patroli.

2)         Penindakan di tempat / stationer dengan cara :

pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur pasal 264, 265, 266, UU No. 22 Tahun 2009.

c.         Pembagian tugas.

1)         Dalam pelaksanaanya dipimpin seorang perwira pada setiap lokasi dan dilengkapi dengan  surat perintah, adapun pembagian tugas meliputi :

a)            Petugas memberi isyarat mengurangi kecepatan.

b)            Petugas yang menghentikan .

c)            Petugas yang memeriksa.

d)            Petugas yang melaksakan penilangan.

e)            Petugas yang mengamankan barang bukti.

f)             Petugas yang siap melaksanakan tindakan lain (perlawanan fisik)/pengejaran.

2)         Semua pelanggaran ditindak dengan Tilang.

3)         Proses acara pemeriksaan.

a)         Jenis pelanggaran lalu lintas yang disepakati oleh Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kapolri (MAHKEJAPOL) tahun 2009,  sebanyak 53 (lima puluh tiga) pasal;

b)         Pelanggaran  lalu lintas  di luar   53   pasal    tersebut    menggunakan proses pemeriksaan singkat dimana proses pengajuannya melalui Jaksa Penuntut Umum (Pasal 211 HAP);

c)         Pelanggaran lalu lintas ditetapkan dengan peraturan daerah, proses pemeriksaan dapat menggunakan tipiring yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP.

2.         Teknik Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas

a.         Teknik patroli stationer.

(berhenti di suatu tempat pada waktu antara 10 sampai dengan 15 menit lalu berpindah lagi).

Pelaksanaannya :

1)            Pengamatan arus lalu lintas.

2)            Mengatur posisi kendaraan patroli.

3)            Mengadakan evaluasi arus lalu lintas.

4)            Menyeleksi pelanggaran.

5)            Berpindah tempat.

6)            Minimal petugas dalam mobil ada 3 (tiga) orang.

7)            Pada jam rawan/sibuk maka patroli dilaksanakan dengan teknik patroli beranting.

b.         Teknik patroli bergerak dengan cara membuntuti.

(Patroli membuntuti sampai dengan posisi siap untuk melaksanakan penghentian dan penindakan pelanggaran).

Pelaksanaannya :

1)            Posisi penempatan kendaraan di belakang kendaraan yang dibuntuti dengan jarak yang cukup dan aman sesuai kecepatan.

2)            Melakukan  pengamatan  terhadap  kendaraan  yang  ada  di depan kendaraan tersebut.

3)            Menyeleksi dan menemukan pelanggaran (ringan, sedang, berat).

4)            Bila ada pelanggaran, hentikan dan berikan tindakan (yuridis atau pembinaan).

5)            Berpindah tempat.

6)            Personil dalam mobil ada 3 (tiga) orang.

c.         Teknik mengintai kendaraan dengan bergerak.
Pelaksanaannya :

1)            Mengamati   dan   membuntuti   di belakang   kendaraan   yang   ada di depannya dengan jarak yang aman.

2)            Mendahului  kendaraan  tersebut,  pengamat  bertugas  mengamati kondisi fisik dan teknis kendaraan tersebut.

3)            Berjalan berdampingan dan pengamat mengawasi situasi dan kondisi kendaraan tersebut.

4)            Mendahului   kendaraan   tersebut,   kemudian   kita   menepi   untuk didahului kendaran tersebut, sehingga kita dapat mengawasi posisi kiri kendaraan tersebut.

5)            Jika di ketemukan pelanggaran yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan, antisipasi dan segera menghentikan kendaraan dengan teknik menghentikan kendaraan.

d.         Teknik menghentikan kendaraan.

1)            Kendaraan yang dihentikan di posisi belakang petugas :

a)            Mengambil posisi sejajar dengan pelanggar, adakan kontak mata dengan pelanggar, dan nyalakan rotator khususnya pada malam hari.

b)            Berikan isyarat tangan dan menggunakan digital.

c)            Menghentikan di bahu jalan dengan perintah yang jelas melalui  pengeras suara yang ada di kendaraan.

d)            Mendekati pelanggar dengan 3 – S (senyum, sapa, salam) serta selalu peduli terhadap tindakan pelanggar.

2)         Kendaraan yang dihentikan di posisi depan petugas:
a)         Tarik perhatian dengan rotator.

b)         Tambah kecepatan agar sejajar dengan kendaraan pelanggar pada saat  posisi kendaraan  berdampingan dengan  kendaraan  patroli, berikan isyarat  tangan dan kontak mata agar kendaraan tersebut berhenti.

c)         Dekati pelanggar dengan 3 - S (senyum, sapa, salam) serta selalu transparan terhadap tindakan pelanggar.

3.         Penindakan dengan Sistem Tipiring.

Yang dimaksud dengan tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.- dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal-pasal Tipiring dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak tercantum dalam pasal-pasal tabel tilang dengan alat yang digunakan berupa berita acara cepat.

4.         Pelaksanaan Penindakan.

a.            Tertangkap Tangan.

1)            Pelanggaran ditemukan/ dilihat dengan kasat mata.

2)            Langsung hentikan.

3)            Cari posisi yang aman.

4)            Dekati pelanggar dengan menghormat dan mengucapkan salam: pagi/siang/malam.

5)            Jelaskan pasal yang dilanggar : contoh ”Bapak/Ibu” saya berhentikan karena telah melangggar lampu pengatur lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c UU No.22 Tahun 2009.

6)            Tanyakan SIM, cek photo yang ada di SIM dengan wajah pemegang SIM, masa berlaku, golongan SIM.

7)            Tanyakan STNK, cek masa berlakunya, tanda pengesahan, cek nomor mobil apakah sama dengan nomor yang ada di STNK, pastikan palsu atau tidak.

8)            Tanyakan surat atau bukti lain contoh; Buku KIR, Surat jalan, surat ijin pariwisata, ijin trayek dan bukti lain yang berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan kendaraan yang sedang dikemudikan.

9)            Petugas penindak cukup dilengkapi dengan surat tugas.

10)         Cara penulisan pasal yang dilanggar/disangkakan tulis pasal yang paling ringan kemudian pasal yang paling berat, tetapi kalau pemeriksaan yang bersifat pemeriksaan di tempat, tulis pelanggaran yang paling berat kemudian yang paling ringan.

b.            Pemeriksaan kendaraan di tempat :

1)         semua kendaraan diberhentikan.

2)         semua kendaraan diperiksa : Nomor  Polisi, STNK, SIM dan bukti lain.

3)         Barang bawaan, karena dimungkinkan ada barang yang diduga hasil kejahatan.

4)         Bila mencurigakan orangnya geledah.

c.            Cara pengisian blanko tilang:

1)            Gunakan alat tulis boll point.

2)            Tulis dengan huruf cetak,/balok.

3)            Catat identitas pelanggar.

4)            Catat Identitas kendaraan.

5)            Catat TKP, dekat apa/Kampung/desa/kel/kec/kab/kota, kalau di jalan tol tulis kilo meter berapa.

6)            Catat barang bukti yang disita.

7)            Kapan tanggal sidang, alamat pengadilan negeri.

8)            Kalau bayar denda di BRI Cabang  

9)            Jelaskan dimana barang bukti dapat diambil  setelah sidang atau bayar denda dari bank

10)         Tanda tangan petugas dan cap jabatan.

11)         Pasal yang dilanggar tulis dengan lengkap pasal yang dilanggarnya dari pasal  UU jo pasal peraturan pemerintahannya .

12)         Tanyakan apakah mau hadir atau mewakilkan pada saat sidang.

13)         Tanda tangan pelanggar.

14)         Kalau pelanggar tidak mau tandatangan tulis TIDAK MAU TANDA TANGAN / bukan ditulis tanda silang  tiga kali (XXX).

Penjelasan  tabel pelanggaran lalu lintas.

1.            Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1), Mengemudikan  tidak wajar/Penuh konsentrasi.

Adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon  atau menonton televisi atau video  yang terpasang dikendaraan, atau meminum yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

2.            Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 ayat (4) huruf f, Pasal 134 dan Pasal 135, hak utama kendaraan tertentu.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan sitem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh:

a.            Perubahan lalu lintas secara tiba – tiba atau situasional;

b.            Alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;

c.             Adanya pengguna jalan yang diprerioritaskan;

d.            Adanya pekerjaan jalan;

e.            Adanya becana alam;

f.              Adanya kecelakaan lalu lintas.

3.            Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1), tentang berhenti dalam keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan “isyarat lain“ antara lain lampu darurat dan senter.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat“  adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas dan mengganti ban.

4.            Pasal 265 ayat (2), tentang pemeriksaan sercara berkala.

Yang dimaksud dengan “berkala“ adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektifitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Insidental“ adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta penanggulangan kejahatan.

5.            Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala  “dalam keaadaan tertentu” dapat dilakukan  secara gabungan antara Polri dan PPNS sesuai  dengan  Pasal 266 ayat(3).

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu“ adalah adanya peningkatan antara lain :

a.            Angka  pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;

b.            Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;

c.            Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;

d.            Tingkat ketidaktaatan pemilik dan /atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;

e.            Tingkat pelanggaran perijinan angkutan umum; dan/atau

f.             Tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang

 

BENTUK TILANG TERDIRI DARI 5 WARNA DENGAN PERUNTUKAN SEBAGAI BERIKUT :

1.    Warna Merah untuk Pelanggar mengikuti Sidang

2.    Warna Biru untuk Pelanggar yang membayar denda ke Bank

3.    Warna Hijau untuk arsip Pengadilan

4.    Warna Kuning untuk arsip Kepolisian

5.    Warna Putih untuk arsip Kejaksaan

Contoh Blangko Tilang besifat Peringatan warna Merah untuk Pelanggar, tujuannya untuk shock therapy / Deterent effect

Contoh : Blangko Tilang yang bersifat peringatan berwarna kuning untuk arsip Kepolisian digunakan untuk shock therapy / Deterent effect